Perbedaan antara Antinomi Dan Konflik Norma

Perbedaan antara Antinomi Dan Konflik Norma

Hans Kelsen dalam  menggunakan iIstilah  “antinomy”  menguraikan bahwa Penggunaan paksaan oleh seseorang pada prinsipnya adalah suatu delik atau sanksi. Paksaan dalam sanksi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah penggunaan paksaan dalam delik. Kekuatan digunakan untuk mencegah penggunaan kekuatan dalam masyarakat. Hal ini terlihat seperti suatu antinomy, dan usaha untuk menghindari antinomy sosial ini akan berujung pada anarkisme absolut yang melarang peng­gunaan kekuatan paksaan bahkan untuk sanksi. Anarkisme hendak membuat aturan sosial yang sepenuhnya berdasarkan kepatuhan sukarela dan menolak menggunakan hukum sebagai a coercive order.

Selanjutnya Hans Kelsen menuliskan bahwa “antinomy” tersebut hanya kelihatannya saja. Hukum adalah suatu tatanan untuk mewujudkan perdamaian sehingga melarang penggunaan kekuatan paksaan dalam hubungan masyarakat. Hukum tidak sama dengan peng­gunaan kekuatan biasa. Hukum adalah suatu kekuatan yang terorganisasi digunakan dalam hubungan antar manusia hanya oleh orang tertentu dan hanya dalam kondisi tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum membuat penggunaan kekuat­an paksaan menjadi monopoli dari komunitas yang dengan itu berarti mendamaikan komunitas.

Dalam teori stuvenbouw, Hans Kelsen  dalam wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau, diakses tanggal 10 Maret 2017) menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Menurut Stanley L. Paulson dalam Jimly Asshiddiqi dkk, menguraikan bahwa thesis utama hukum alam adalah morality thesis dan normativity thesis sedangkan empirico positivist adalah separability thesis dan Reductive thesis. Teori Kelsen adalah pada separability thesis dan normativity thesis yang berarti pemisahan antara hukum dan moralitas dan juga pemisahan antara hukum dan fakta. Dalam hubungan Morality Thesis dan Reductive thesis ditiadakan karena akan menghasilkan sesuatu yang kontradiktif sebab tidak mungkin memegang reductive thesis bersama-sama dengan morality thesis.

Sudikno Mertokusumo ( 2000 : 26 ) mengemukakan bahwa praktik peradilan juga menghadapi antinomi (atau konflik) yang terjadi antara Undang- undang dengan Undang-undang, dengan uraian sebagai berikut  :

a.    Konflik antara Undang-undang yang lama dengan yang baru dan Undang-undang yang baru tidak mencabut Undang-undang lama.

b.      Konflik antara Undang-undang yang berbeda tingkatannya

c.       Konflik antara Undang-undang dengan putusan pengadilan

d.      Konflik antara Undang-undang dengan hukum kebiasaan.

Dari Pendapat Sudikno Mertokusumo serta dikaitkan dengan pendekatan paham positivisme hukum maka dapat ditafsirkan bahwa istilah antinomi  memiliki pengertian yang sama dengan konflik norma.

Secara etimologi Istilah antinomi berasal dari bahasa Latin yaitu “anti” artinya “bertentangan” dan “nomos” yang artinya nilai atau ukuran, sehingga antinomi adalah suatu pertentangan nilai atau pertentangan ukuran.

Istilah antinomi merupakan konsep yang dikaji dalam berbagai kajian ilmu,  baik ilmu eksakta maupun kajian non eksakta. Dengan demikian istilah antinomi bukan kajian khusus dari bidang ilmu hukum. Dalam kajian bidang ilmu hukum istilah “nomos” sering diartikan sebagai hukum. Berdasarkan pendekatan aliran positivisme hukum maka  istilah hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal istilah Nomoi artinya adalah Nilai yaitu suatu realitas yang muncul dari relasi antara suatu objek dengan objek lainnya.

Secara Epistemologi, untuk mendapatkan pengetahun dari suatu realitas yang muncul dari relasi suatu obejk dengan objek lainnya, diperlukan suatu identifikasi agar setiap realitas yang muncul memiliki identitas – identitas tersendiri. Oleh karena setiap realitas yang muncul telah identitas  masing-masing maka pengertian nilai sering disamakan dengan identitas yang diberikan pada realitas tersebut. Oleh karena perbedaan antara realitas dengan identitas yang diberikan pada realitas tersebut sulit untuk dipisahkan maka terminologi nilai dapat juga diartikan sebagai suatu identitas abstrak yang diberikan untuk menggambarkan realitas yang muncul dari relasi antara suatu objek dengan objek yang lainnya. Disinilah dapat dibuktikan bahwa nilai dapat diartikan sebagai ukuran karena identitas-identitas yang diberikan pada setiap realitas berfungsi sebagai ukuran atas realitas – realitas yang terjadi.

Dalam konsep Pancasila sebagai dasar negara, maka nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam menyusun Norma. Untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan maka nilai-nilai yang berantinomi dalam nilai-nilai Pancasila harus dijaga keseimbangannya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dalam setiap norma yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat antinomi.

Dengan demikian dalam struktur norma yang dibentuk berdasarkan Pancasila, Terminologi antinomi berbeda dengan dengan konflik norma. Antinomi adalah nilai-nilai yang bersifat mendasar yang saling bertegangan dan tidak dapat dipisahkan sedangkan konflik norma merupakan perbedaan antara suatu norma dengan norma lainnya. Dalam suatu norma dimungkinkan adanya suatu antinomi sedangkan untuk memberikan suatu kepastian terhaadap keseimbangan nilai yang berantinomi, norma harus disusun sedemikian rupa untuk  memberikan ruang untuk keteganga nilai.

Nilai adalah harga aatau ukuran suatu realitas sedangkan norma adalah suatu rumusan yang dibuat untuk untuk memastikan tercapainya suatu nilai yang diinginkan.